Aktual Gorontalo.com – Gorontalo, Sebuah rekaman telpon percakapan yang beredar luas di media sosial kembali memantik perhatian publik di wilayah Paguat dan sekitarnya. Rekaman tersebut memuat dugaan panggilan telepon antara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto dan sesama anggota DPRD, Mustafa Yasin, yang diduga berisi larangan agar Mustafa tidak ikut terlalu jauh dalam isu yang sedang ditangani Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Dalam rekaman itu, seorang pria yang diduga Mikson terdengar meminta agar setiap aspirasi masyarakat terkait persoalan tambang “diserahkan saja ke pansus” dan agar Mustafa tidak “terlalu jauh masuk” ke dalam dinamika aspirasi masyarakat, Rabu (19/11/2025).
Rekaman tersebut juga memuat pernyataan bahwa perusahaan tambang yang sedang menjadi sorotan publik disebut sebagai pihak yang “sangat kuat” serta memiliki kedekatan dengan sejumlah pejabat daerah.
Beberapa potongan percakapan yang menjadi sorotan publik antara lain:
“Kalau ada aspirasi masyarakat, serahkan saja ke pansus.”
“Perusahaan itu sangat kuat, petinggi-petinggi semua dengan mereka, Gubernur, Bupati.”
“Saya saja tidak berani, mereka itu susah dilawan.”
“Zuruyati Usman itu bisa dijebloskan ke penjara.”
Pernyataan-pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya publik mengenai posisi dan sikap seorang legislator dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memicu kekhawatiran bahwa ada tekanan atau pengaruh tertentu dari pihak luar.
Hingga berita ini diturunkan, Lensa Gorontalo belum memperoleh klarifikasi langsung dari Mikson Yapanto terkait kebenaran suara dalam rekaman tersebut.
Mustafa Yasin, yang disebut sebagai lawan bicara, juga belum memberikan keterangan resmi.
Menanggapi viral nya rekaman itu, aktivis senior Yanto Samarang memberikan pernyataan tegas.
“Jika isi rekaman itu benar, maka kami meminta Mikson Yapanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Pansus dan Ketua Komisi II. Ini jelas bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang diwakilinya,” ujarnya.
Yanto menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat siap menggelar aksi besar-besaran apabila rekaman tersebut terkonfirmasi kebenarannya.
“Jika benar, kami akan turun. Ini soal keberpihakan. DPRD dipilih untuk mengawasi, bukan tunduk kepada kekuatan tertentu,” tambahnya, AGC_DEBER27
