Pansus Perusahaan PGP Bersama Rakyat di Kantor Bupati, Potensi Konflik, dan Sorotan Perwakilan Anak Penambang Pohuwato
Aktual Gorontalo.com – Pohuwato, Pelaksanaan Panitia Khusus (Pansus) perusahaan PGP bersama masyarakat di Kantor Bupati menimbulkan sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kritik keras salah satunya datang dari perwakilan anak penambang Pohuwato, Yopi Y. Latif, yang menilai langkah ini tidak tepat dan justru berpotensi menimbulkan konflik serta merugikan pemerintah daerah sendiri, Kamis (02/10/2025).
Menurut Yopi, pemerintah daerah seharusnya lebih bijak dalam menentukan lokasi kegiatan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan, karena kantor bupati adalah simbol pemerintahan yang harus dijaga netralitas dan wibawanya.
Kantor bupati merupakan pusat pemerintahan sekaligus simbol kewibawaan daerah. Menjadikan kantor bupati sebagai arena diskusi dan perdebatan antara masyarakat dan perusahaan yang sedang bersengketa akan memunculkan kesan seolah-olah pemerintah daerah memihak atau memberikan legitimasi pada salah satu pihak.
“Menempatkan kegiatan Pansus di kantor bupati sama saja menempatkan pemerintah dalam posisi rawan. Publik bisa menilai pemerintah berpihak, padahal seharusnya netral. Itu berbahaya bagi citra dan wibawa pemerintah daerah.”tuturnya.
Yopi mengingatkan bahwa hal serupa pernah terjadi di Pohuwato, ketika kegiatan tali asih dilaksanakan di Kantor Kesbangpol. Akibat ketidakpuasan massa, kantor bupati ikut menjadi sasaran amuk dan berakhir dengan peristiwa terbakarnya Kantor Bupati Pohuwato.
Menurut Yopi, pengalaman pahit tersebut seharusnya menjadi pembelajaran agar pemerintah tidak lagi menjadikan gedung pemerintahan sebagai lokasi kegiatan yang berpotensi memicu kericuhan.
“Kita semua sudah melihat bagaimana kantor bupati Pohuwato terbakar karena salah penempatan kegiatan. Jangan sampai kejadian itu terulang hanya karena keliru memilih tempat,” ujarnya.
Jika kegiatan tetap dipaksakan di kantor bupati, maka risiko terbesar bukan hanya ditanggung perusahaan atau masyarakat, melainkan justru pemerintah daerah itu sendiri.
Kerusakan fasilitas negara, gangguan pelayanan publik, hingga turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menjadi konsekuensi serius.
Yopi Y. Latif menyampaikan, “Pemerintah jangan sampai jadi korban. Kantor bupati adalah rumah rakyat, bukan arena konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Kalau terjadi keributan, yang paling dirugikan justru pemerintah daerah.”
Yopi mengusulkan agar kegiatan Pansus bersama rakyat dilaksanakan di wilayah perusahaan atau di tempat netral seperti balai desa, gedung serbaguna, atau ruang rapat DPRD. Dengan begitu, masyarakat bisa langsung menyuarakan aspirasinya kepada pihak perusahaan, sementara pemerintah tetap berperan sebagai penengah yang menjaga jarak.
“Kalau memang ingin mendengar suara rakyat, lakukan di area perusahaan. Di sana akar masalahnya, di sana pula tempat paling tepat. Jangan tarik pemerintah daerah masuk ke gelanggang konflik,” tegas Yopi.
Bagi Yopi, inti dari persoalan ini adalah menjaga netralitas dan kewibawaan pemerintah daerah. Pemerintah tidak boleh terlihat condong ke satu pihak, apalagi sampai memberikan ruang kantor bupati untuk forum yang berpotensi memicu asumsi liar di masyarakat.
“Netralitas pemerintah itu harga mati. Kalau pemerintah sudah kehilangan kepercayaan masyarakat, maka sulit untuk mengembalikan stabilitas. Jangan biarkan kantor bupati dijadikan panggung konflik,” pungkas Yopi.
Sorotan dari perwakilan anak penambang Pohuwato, Yopi Y. Latif, menegaskan bahwa kegiatan Pansus perusahaan PGP bersama rakyat tidak seharusnya dilaksanakan di kantor bupati. Pengalaman pahit di Pohuwato menjadi pelajaran nyata bahwa gedung pemerintahan harus steril dari kegiatan yang berpotensi memicu konflik sosial.
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah bijak dengan memindahkan kegiatan ke wilayah perusahaan atau lokasi netral. Dengan demikian, pemerintah tetap dapat menjalankan peran strategis sebagai mediator yang objektif, tanpa harus menjadi korban dalam konflik antara perusahaan dan masyarakat. AGC_DEBER27
