Aktualgorontalo – (Boalemo). Desa Kramat, Kecamatan Mananggu,– Proyek pembangunan Box culvert/plat ducker yang berada di Dusun 3 Botu Huwayo, Desa Kramat, tahun anggaran 2024 dengan anggaran sebesar 50 juta Rupiah, menghadapi masalah serius terkait transparansi dan pembayaran upah pekerja. Proyek ini dirancang dengan volume 4 x 2, namun hingga kini kondisinya belum mencapai penyelesaian seratus persen dan terdapat indikasi bahwa anggaran yang disediakan tidak mencukupi.
Namun, sejumlah permasalahan muncul terkait pelaksanaan proyek ini. Penjabat Kades Sementara (RT) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang seharusnya bertanggung jawab penuh, tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya begitu saja kepada aparat desa yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan (PK). Hal ini menimbulkan kesan bahwa KPA berusaha lari dari tanggung jawab.
Indikasi ketidakwajaran juga terlihat dari pembayaran upah kerja buruh yang belum terbayar meskipun pekerjaan belum rampung seratus persen. Selain itu, ada dugaan adanya mark-up atau permainan anggaran dalam proyek ini. Rasio fisik di lapangan proyek ini tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang telah dialokasikan.
Menurut saksi bernama (PN), warga setempat yang juga merupakan buruh pekerja proyek, “Rasional pembangunan proyek ini tidak masuk akal, soalnya anggaran basar 50 juta. Ti Ayah Penjabat bilang, selaku penanggung jawab KPA, bahwa anggaran ini tinggal menggunakan uang pribadi, bo ada ba tombok, Sementara itu saya dengan rekan saya telah bekerja di proyek ini selama empat hari setengah dan upah li torang buruh belum dibayar,” ujarnya. PN mengungkapkan keluhan terkait keterlambatan pembayaran upah yang seharusnya menjadi haknya sebagai buruh proyek.
Penjabat Kades Sementara Desa Kramat (RT), saat dihubungi oleh awak media, sangat sulit dijangkau. Setelah beberapa upaya komunikasi, Kades meminta untuk bertemu langsung di kantor desa, tetapi tidak hadir karena alasan urusan penting. Selanjutnya, pertemuan nanti akan dijadwalkan.
Namun, (ML) selaku PK Pelaksana Kegiatan menjelaskan bahwa “Ti ayah tidak boleh melepas tanggung jawab bgitu saja sama torang, karena saya hanya PK sebagai bawahan, dia harus duduk bersama dengan torang terkait dengan masalah ini. Kami berupaya mengkomunikasikan masalah ini langsung kepada pihak KPA untuk memastikan pembayaran upah pekerja dapat segera diselesaikan”Ujarnya. Sementara itu (SM), anggota Tim Pengelola Kegiatan TPK, juga menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha keras untuk menyelesaikan pembayaran upah buruh sebagai bagian dari tanggung jawab mereka.
Keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dikeluarkan digunakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan perencanaan. Pihak terkait diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi dan solusi terhadap masalah ini agar proyek dapat dilanjutkan dengan transparansi dan keadilan yang sesuai. Keberlanjutan dan penyelesaian projek ini akan terus dipantau untuk memastikan semua pihak memenuhi tanggung jawabnya secara transparan dan adil. Red(TimAGC)
