Aktulgorontalo- Pohuwato, Dinamika pertambangan rakyat di Kabupaten Pohuwato kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, riak konflik yang mencuat dari polemik tambang “upeti” dinilai bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga akibat minimnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan.
Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha tambang saat ini justru berasal dari luar daerah. Mereka masuk membawa modal besar dan jaringan kerja sendiri, termasuk tenaga kerja yang sebagian besar juga direkrut dari daerah asal mereka.
Padahal, semangat awal pertambangan rakyat atau dikenal dengan sebutan “upeti” di Pohuwato adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar lokasi tambang. Tambang ini semestinya menjadi solusi ekonomi lokal membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, sekaligus menggerakkan roda ekonomi mikro di kawasan tambang.
Namun yang terjadi kini justru sebaliknya. Warga lokal perlahan terpinggirkan, baik dalam peran sebagai pelaku usaha maupun tenaga kerja. Keuntungan ekonomi tambang tidak lagi mengalir ke masyarakat Pohuwato, melainkan mengalir keluar daerah.
“Saat ini, sebagian besar pengelola tambang upeti bukan orang lokal. Bahkan buruh dan pekerjanya pun banyak didatangkan dari luar. Ini tentu bertentangan dengan tujuan awal tambang rakyat,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Kekhawatiran ini menjadi pemantik utama mengapa konflik sering muncul dalam pengelolaan tambang. Ketika manfaat ekonomi tidak dirasakan masyarakat sekitar, ketegangan sosial pun tak terhindarkan.
Menanggapi kondisi tersebut, sejumlah pihak menyerukan perlunya tindakan konkret dari pemerintah daerah. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Rakyat. Pansus ini diharapkan bisa menata ulang regulasi pertambangan rakyat agar lebih berpihak pada masyarakat lokal, baik dari segi perizinan, mekanisme kerja, hingga rekrutmen tenaga kerja.
“Pansus ini penting untuk memastikan tambang benar-benar menjadi milik rakyat Pohuwato, bukan hanya dinikmati investor dari luar,” lanjut tokoh tersebut.
Dengan adanya regulasi yang berpihak pada masyarakat, tambang upeti diyakini bisa berjalan lebih tertib, produktif, dan minim konflik. Sudah saatnya tambang menjadi penggerak kesejahteraan, bukan pemicu keretakan sosial. AGC/Deber
